Urgensi Perda Perlindungan Anak

Comments: One comment

Oleh: Sally Atyasasmi*

Beberapa waktu lalu, Jawa Pos memberitakan anak perempuan usia 10 tahun korban perkosaan melahirkan bayinya. Melihat kasus tersebut, sangat sulit untuk melihat dari sisi nalar dan aspek kemanusiaan untuk memahami pelaku dan tindak kejahatan yang dilakukan.

Kejadian itu juga bukan tindak kekerasan atau kejahatan terhadap anak yang pertama kali terjadi, justru menambah panjang deretan kasus. Beberapa kasus lain yang mendapat perhatian publik, misalnya; kasus perkosaan dan pembunuhan sadis terhadap anak perempuan bernama Angeline di Bali. Di Jakarta, seorang anak usia 4 tahun dianiaya petugas cleaning service di sebuah mall dan masih banyak kasus lainnya.

Merujuk catatan Oxfam, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tidak hanya berwujud perkosaan dan pencabulan, namun juga menyentuh aspek yang lebih luas, antara lain; intimidasi seksual, pelecehan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi dan tindakan-tindakan diskriminatif berbasis gender. Remaja dan anak merupakan kelompok rentan korban kekerasan misalnya terjadi dalam relasi berpacaran, praktik perdagangan anak perempuan, dan bentuk tradisi yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Tak ada bedanya antara kota besar dan kota kecil, tindak kejahatan terhadap anak dapat terjadi dimana-mana. Di Bojonegoro sendiri, kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro mencatat hingga Juni 2017 telah dilaporkan 26 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan pada tahun lalu, kasus kekerasan yang terjadi pada anak muncul dalam berbagai bentuk seperti; persetubuhan anak dibawah umur 11 kasus, pencabulan 9 kasus, pemerkosaan 4 kasus, kekerasan fisik 2 kasus dan lain sebagainya.

Dalam konteks itu, kekerasan atau kejahatan terhadap anak harus dimaknai dalam dua sudut pandang. Pertama, kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuknya merupakan kejahatan terhadap hak azasi manusia (crime against human rights) yang dapat menyisakan trauma berkepanjangan serta mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mental. Karena itu, maraknya kasus tersebut merupakan peringatan bagi kita semua terhadap bahaya yang mengancam kemanusiaan dan peradaban.

Kedua, kekerasan terhadap anak adalah krisis senyap. Angka kasus yang dilaporkan tidak selalu merefleksikan jumlah kasus yang sebenarnya. Tidak menutup kemungkinan, ada kasus yang tidak terungkap karena korban dan keluarganya enggan melaporkan kepada aparat kepolisian maupun instansi terkait lainnya. Apalagi kekerasan seksual dipandang aib bagi korban dan keluarganya. Meskipun semua korban pasti mengharapkan adanya keadilan melalui proses hukum, namun tidak semuanya memiliki kesiapan mental menghadapi proses hukum tersebut.

Dalam beberapa kasus di Bojonegoro, keluarga korban menyampaikan pengaduan kepada anggota DPRD Bojonegoro, selain melaporkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Kesediaan korban dan keluarganya untuk melaporkan merupakan langkah awal yang harus didukung semua pihak.

Hal itu pun tidak boleh berhenti sampai disitu, pendampingan selama masa penyembuhan dan proses hukum, mutlak harus dilakukan. Disisi lain, tidak semua para pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak anak, hak perempuan dan konsep budaya yang ramah terhadap keduanya. Untuk itu, kampanye penghentian kekerasan terhadap anak harus terus menerus disuarakan. Pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat, khususnya orang tua perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Dari aspek legal, payung hukum perlindungan anak terdapat dalam UU No 17/2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang. Perubahan itu antara lain untuk mengakomodasi tambahan ancaman hukuman kepada pelaku kejahatan terhadap anak (misalnya pengumunan identitas pelaku, pemasangan cip sampai ancaman kebiri secara kimiawi). Meski payung hukum sudah ada, namun masih diperlukan kebutuhan regulasi tingkat lokal yang dapat mengakomodasi hal-hal yang belum tersentuh dalam UU tersebut, khususnya disisi pencegahan dan pendampingan korban.

Dalam konteks itulah, Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro meresponnya melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Anak. Beberapa isu pokok yang muncul dari serangkaian Focuss Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari proses penyusunan raperda, meliputi; Pertama, hak dan kewajiban anak. Kedua, kewajiban dan tanggungjawab Pemkab Bojonegoro. Ketiga,peran masyarakat dan partisipasi anak. Keempat, sistem perlindungan anak dan perlindungan khusus dan kelima, kelembagaan dan pendanaan.

Sistem perlindungan anak setidaknya, mencakup; Pertama, pencegahan. Kedua,  pengurangan resiko kerentanan dan ketiga, penanganan. Kategori atau kondisi anak yang memerlukan perlindungan antara lain; (1) Anak yang berhadapan dengan hukum. (2) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. (3) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. (4). Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. (5) Anak yang menjadi korban pornografi. (6) Anak dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS). (7) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan. (8) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis. (9) Anak korban kejahatan seksual. (10) Anak korban jaringan terorisme. (11) Anak penyandang disabilitas. (12) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (13) Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam konteks kelembagaan, perlindungan anak dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak. Saat ini, pemkab Bojonegoro telah memiliki P3A. Namun peran dan fungsinya tidak maksimal, khususnya dalam pendampingan terhadap korban.

Kehadiran lembaga tersebut dirasakan lebih menunjukkan wajah birokrasi daripada pendamping korban. Dalam beberapa kasus, bahkan tidak dirasakan kehadirannya samasekali. Beberapa faktor penyebab: Pertama, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. Dari sisi keanggotaan, sebenarnya sudah cukup proporsional, terdiri dari lintas organisasi, unsur pemerintah dan non pemerintah. Namun proporsi kompetensi personel terhadap jenis layanan masih belum berimbang. Sehingga dalam banyak kasus terjadi penanganan yang sifatnya one man/woman show. Selain itu, tidak semua personel memahami isu dan prinsip perlindungan anak, khususnya pemulihan korban.  Kedua, pendanaan yang terbatas, anggaran pertahun sekitar Rp 200an juta tidak memadai untuk operasional kegiatan. Ketiga, prasarana penunjang pelayanan yang tidak memadai, misalnya sampai sekarang Pemkab Bojonegoro tidak memiliki “Rumah Aman” untuk persinggahan sementara korban. Selain itu prasarana umum juga belum sepenuhnya “ramah anak”.

Melihat uraian diatas, Komisi C DPRD Bojonegoro berpendapat bahwa kebutuhan atas instrumen hukum perlindungan anak di level daerah sudah sangat mendesak. Jika terlambat, kondisi lebih buruk dapat terjadi di Bojonegoro. Semua pihak saat ini merasa “miris” dan prihatin. Namun, keprihatinan tanpa tindakan tidak akan mengubah situasi dan kondisi. Dalam konteks itulah, inisiatif penyusunan raperda merupakan manifestasi dan tindak lanjut dari rasa keprihatinan dan keresahan atas kasus-kasus kejahatan terhadap anak.

Masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat raperda menjadi perda. Karena itu diperlukan dukungan semua pihak untuk memastikan bahwa langkah perjuangan kemanusiaan ini dapat terwujud.

(Tulisan ini telah dipublikasi di Koran Jawa Pos – Radar Bojonegoro, 8 Oktober 2017)

*Ketua Komisi C dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bojonegoro

 

One Comments

  • Aksan Nugroho 25 / 12 / 2017 Reply

    Dear Admin,
    Dear Sally,

    Saya Aksan Nugroho, dari Makassar. Saya dan teman-teman saya sudah 2 tahun menjalankan komunitas kerelawanan BANGKU PELOSOK. Bergerak di bidang pemberdayaan SDM dan Pendidikan Dasar di Pelosok desa di Indonesia.

    Mudah-mudahan jika ada kegiatan di Makassar atau di Sulawesi Selatan, dapat kami kolaborasikan.

    Organisasi ini murni mengelola dan mencari dana bantuannya sendiri. Dan ketika anggaran sudah cukup, kami akan menyurvey lokasi dan akan ke lokasi tersebut selama 3 kali dalam setahun untuk mencanangkan program kerja KAMI MENGAJAR KAMI BELAJAR.

Tinggalkan Balasan