Politik Pencitraan

oleh : Sally Atyasasmi

Politisi Perempuan, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bojonegoro, Alumni Sekolah Politisi Muda

 

(Tulisan ini telah dipublikasi dalam buku Memoar Oase Demokrasi : Kumpulan Opini Politisi Muda, penerbit Satunama)

Secara harfiah demokrasi memilki arti kekuasaan rakyat, sehingga rakyat memilki kedaulatan yang menentukan nasib mereka sendiri dan dilibatkan aktif dalam keputusan penting[1]. Bagi kami yang tinggal disebuah daerah kecil yang jauh dari hingar binger perkotaan yaitu kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat kami memaknai demokrasi dengan sangat sederhana yaitu partisipasi rakyat dalam urusan coblos – menyoblos, yang mana diantara kami mungkin dengan disadari atau tidak, turut berpartisipasi bukan karena kesadaran demokrasi melainkan tidak lebih dari konsesi praktis yaitu nyoblos karena diberi kaos, beras, supermi dan janji politik yang kadang mereka sendiri tidak memahami.

Peran media massa sangat berpengaruh pada kemajuan demokrasi, sebab proses komunikasi politik yang melibatkan media dalam pembangunan demokrasi suatu negara dipengaruhi oleh tidak hanya faktor internal media itu sendiri, tetapi juga faktor eksternal seperti para aktor politik dan masyarakat pemilih. Sehingga praktik politik dalam demokrasi modern tidak bisa dipisahkan dari politik pencitraan. Kesadaran bahwa pencitraan memainkan peran penting dalam praktik politik muncul pertama kali tahun 1960 ketika Richard Nixon yang memenangi perdebatan Presiden AS di radio justru kalah telak oleh John F. Kennedy dalam perdebatan di TV. Terpilihnya John F. Kennedy sebagai presiden AS tidak terlepas dari politik pencitraan ketika media massa merepresentasikannya sebagai figur ideal dalam seluruh aspeknya[2]. Politik pencitraan ala Indonesia mulai dipraktikkan sebagai bagian dari praktik politik sejak zaman reformasi, terutama sejak SBY maju sebagai calon presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2004 sosok yang gagah, ganteng, santun, berwibawa, mampu menahan emosi, dan semacamnya yang kemudian tradisi tersebut juga diteruskan oleh calon-calon presiden dan pemimpin daerah lainnya yang tiba-tiba menjadi petani membawa cangkul, menjadi tukang becak, rajin blusukan dan peduli rakyat miskin.

Praktek politik pencitraan kian menjamur pada elit-elit politik didaerah karena secara tidak langsung juga berhasil digunakan sebagai tolok ukur instan keberhasilan dalam memimpin daerah melalui gebrakan-gebrakan inovasi yang dapat memancing simpati publik. Seperti hal-nya di Bojonegoro gebrakan inovasi sering kali menjadi semacam latah yang belum terukur keberhasilannya maupun manfaat nyata bagi masyarakat. Bagaimana praktek politik pencitraan berdampak terhadap sustainability pembangunan?

Politik pencitraan memang penting bagi seorang pemimpin. Karena citra atau ‘‘Image‘‘  baik merupakan modal utama untuk dapat memimpin. Tanpa citra tersebut maka kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin akan buruk. Tidak dipungkiri bahwa pecitraan yang dilakukan oleh pemimpin daerah Kabupaten Bojonegoro memang berdampak positif yakni Bojonegoro menjadi dikenal dikancah Nasional melalui berbagai macam terobosan antara lain seperti. Transparansi dan keterbukaan publik dimana masyarakat diberikan ruang untuk pengaduan langsung kepada Bupati melalui sms maupun dialog publik yang disediakan setiap hari jumat, program desa sehat dan desa cerdas dengan beberapa indikator, menjadikan Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan lumbung energi dengan upaya meningkatkan sarana pertanian, menjadikan masyarakat Bojonegoro Produktif dan Bahagia melalui pelatihan usaha pada 12000 orang dan berbagai macam penemuan budaya termasuk menggotong Batu besar seberat kurang lebih 80 ton dari tengah hutan dipindahkan ditengah alun-alun Kota. Dalam waktu sekejap Bojonegoro dikenal melalui berbagai acara televisi, media cetak maupun online.

Siapa yang tidak terperangah menyaksikan betapa luar biasa tanah kelahiran kami digambarkan keindahannya dalam layar televisi. Tetapi apa yang mereka lihat tidak sama dengan yang kami lihat, kami yang tahu seluk beluk dengan apa yang sebenarnya terjadi dan yang telah merasakannya sendiri. Melihat lumbung-lumbung penyimpanan padi yang tidak digunakan, rumah pintar yang ada di desa-desa yang hanya dibentuk seremonial, taman bacaan masyarakat di desa-desa yang luput dari perhatian pemerintah, 12000 tenaga dilatih oleh dinas tenaga kerja namun disaat yang sama dengan orang yang berbeda mendapat bantuan usaha dari Dinas Industri dan Perdagangan. Bagaimana bisa orang yang dilatih wira usaha tetapi orang yang berbeda yang menerima distribusi bantuan modal untuk usaha hanya karena dua kegiatan tersebut ada di dua rekening dan institusi yang berbeda yang artinya juga tidak ada sinkronisasi diantaranya. Saat ini hanya batu besar yang dinamai Batu Semar yang masih bertengger dengan gagahnya di jantung kota Bojonegoro.

Banyak kebijakan yang dibuat Pimpinan daerah yang terbengkalai atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sering kali inovasi tersebut tidak dapat diterjemahkan dengan baik oleh satuan kerja terkait sehingga program berjalan tidak menjadi satu kesatuan dalam road map pembangunan. Hal itu akan membuat pemborosan anggaran belanja daerah semata. Politik pencitraan menimbulkan dampak positif dan negatif. Namun apabila pencitraan itu hanya mementingkan polesan dari luar saja tanpa diimbangi langkah nyata maka dampak negatif lebih banyak daripada dampak positifnya.

 

Konsistensi dari pemerintah daerah sangat diperlukan dengan berpedoman pada Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan pedoman tersebut setiap unsur penyelenggara pemerintahan mengambil peran disetiap lini dalam blue print untuk mencapai target tersebut, dan rencana tersebut saling menopang satu sama lain bukan menjadi program yang terkotak-kotak pada masing-masing instansi. Inovasi dari pimpinan daerah harus diterjemahkan terlebih dahulu kedalam perencanaan yang matang sehingga dengan adanya inovasi justru mempercepat target pembangunan daerah bukan semata-mata gebrakan untuk mendapat citra baik dan simpati publik.

 

Lalu apa yang bisa dilakukan? Mengembalikan semangat demokrasi bahwa pilar demokrasi yaitu lembaga eksekutif, legeslatif dan yudikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Antara lain dengan memperkuat fungsi penganggaran dan pengawasan oleh elemen legeslatif. Artinya elit-elit politik yang berada di lembaga legeslatif juga harus jeli, mengerti, memahami dan memiliki kapasitas untuk terlibat mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi program. Kemudian peran kita sebagai masyrakat juga harus memberikan kontribusi yang positif demi kelangsungan hidup kita ke depan yang lebih baik. Salah satunya dengan mengontrol kerja pemerintah, dalam hal ini khususnya elemen penyelenggara pemerintahan agar dalam menjalankan tugasnya beliau berpihak kepada rakyat dan tidak bekerja hanya kepentingan pribadi maupun kelompoknya semata.

[1] http://teoripolitik.com/demokrasi-pengertian-dan-prinsip-demokrasi/

[2] https://jeremiasjena.wordpress.com/2014/01/19/bahaya-politik-pencitraan/

By | 2017-11-21T03:01:35+00:00 November 18th, 2017|DPRD, Gagasan, Headline|1 Comment

About the Author:

One Comment

  1. Edy Setyo Budi January 13, 2018 at 4:55 pm - Reply

    Balik lgi kE Edukasi politik pada generasi muda Bojonegoro.. Miris leat Pemuda Ku yg Tak terlihat Di Ranah politik Daerah. Di mana Mahasiswa bojonegoro.???

Leave A Comment

%d bloggers like this: