Nyai Ontosoroh, Buih Perlawanan Dan Feminisme

Jangan sebut aku perempuan sejati jika hidup berkalang lelaki, tapi bukan berarti aku tidak butuh laki-laki untuk dicintai (Nyai Ontosoroh) – Bumi Manusia, Pramoedya Ananta Toer.

Kutipan diatas adalah perkataan Nyai Ontosoroh, salah satu karakter dalam tetralogi Bumi Manusia hasil kerja kreatif Pramoedya Ananta Toer saat menjadi tahanan politik Orba di Pulau Buru. Roman sejarah tersebut mengisahkan perkembangan pergerakan nasional pada masa Kolonial Belanda awal abad 20.

Nyai Ontosoroh adalah perempuan pribumi bernama asli Sanikem yang dijual oleh ayahnya sebagai gundik seorang Belanda, demi harta dan kekuasaan.  Praktik pergundikan sangat lazim pada masa itu. Nyai merupakan sebutan yang disematkan pada gundik. Meski bisa hidup dalam kemewahan, gundik tak ubahnya budak belian. Setiap saat harus siap melayani tuannya, namun disisi lain setiap waktu dapat dicampakkan. Nyai juga dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki nilai kesusilaan karena Pemerintah Kolonial Belanda tidak menganggap syah perkawinan campuran laki-laki Eropa dengan perempuan pribumi. Karena itu, yang diakui hanya anak yang lahir dari perkawinan tersebut, tapi tidak untuk ibunya. Status nyai juga tidak mempunyai hak azasi manusia yang sepatutnya. Ia tidak memiliki hak terhadap harta dan kekayaan lain meskipun diperoleh dari kerja kerasnya sendiri.

Ketidakadilan itulah yang dilawan oleh Nyai Ontosoroh dimulai dengan mempelajari semua hal yang berbau Eropa seperti; Bahasa Belanda, tata niaga, budaya dan hukum Belanda serta membaca media massa Belanda. Semua itu membuat Ontosoroh menjadi seorang perempuan yang memiliki karakter kuat, berpengetahuan tinggi, cakap dalam berdiplomasi dan pergaulan sosial tidak hanya di kalangan pribumi namun Eropa. Gambaran itu melawan stigma negatif dan pandangan stereotip tentang nyai sekaligus perlawanan terhadap ketidakadilan yang dihadapi perempuan.

Feminisme

Kehadiran karakter Nyai Ontosoroh sangat menarik. Pramoedya merefleksikan realitas sosial pada masa itu, sekaligus pandangannya tentang perlawanan terhadap ketidakadilan dan tata sosial yang bertentangan dengan kemanusiaan. Meskipun mengambil setting masa kolonial, namun pesan moral roman tersebut masih relevan. Pramoedya memang tidak menyebut feminisme, namun pokok-pokok pikiran dan nilai yang diperjuangkan Nyai Ontorosoh sangat lekat dengan feminisme.

Di Indonesia, diskursus feminisme sudah lama diperbincangkan bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Namun, perkembangannya mengalami pasang surut. Relasi dengan negara berpengaruh besar pada perkembangan feminisme. Salah satunya adalah sesat pikir tentang feminisme, khususnya di masa Orba.  Negara menarasikan feminisme dengan emansipasi wanita, namun yang terjadi justru domestifikasi dan marginalisasi perempuan.  Secara naratif, sangat kental dengan glorifikasi perempuan misalnya pemujaan sifat-sifat keibuan, peran ideal istri, perempuan sebagai tiang negara dan puja puji lainnya yang membuai kesadaran kritis. Disisi lain, meskipun negara juga mendorong keterlibatan peran perempuan di luar sektor domestik melalui jargon wanita pembangunan, namun juga membatasinya melalui istilah kodrat istri dan ibu rumah tangga.

Domestifikasi itu secara idelogis disebut Julia Suryakusuma sebagai Ibuisme. Julia, dalam Ibuisme Negara, Konstruksi Sosial Orde Baru, mengemukakan Ibuisme Negara adalah perkawinan antara feodalisme dengan kapitalisme. Ibuisme negara acapkali bersifat feodal dalam strukturnya yang hierarkis, proses yang tidak demokratis dan orientasi pada status. Negara membentuk organisasi sebagai terjemahan ibuisme negara, misalnya Dharma Wanita. Melalui organisasi seperti itu, perempuan ditempatkan dalam posisi organisatoris bukan dari kemampuannya tapi bersumber dari statusnya sebagai istri seseorang. Dalam Panca Dharma Kongres Wanita Indonesia, disebutkan peran wanita sebagai pendamping suami, pencetak generasi penerus bangsa pendidik dan pembimbing anak, pengatur rumah tangga, serta anggota masyarakat yang berguna.  Semua itu semakin menguatkan domestifikasi dan lebih jauh lagi, meminjam istilah Betty Friedan dalam The Feminine Mystique adalah mistifikasi peran perempuan.

Hal yang harus dipahami adalah feminisme bukanlah persoalan kesetaraan perempuan dihadapan laki-laki, namun sebuah persoalan kemanusiaan manakala diskriminasi terjadi pada manusia tanpa melihat jenis kelamin. Tommy F Awuy dalam Wacana Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan, menyatakan bahwa feminisme pada dasarnya bukan persoalan gender, namun merupakan gerakan kemanusiaan. Ada hak-hak kemanusiaan yang harus diperjuangkan ketika hak tersebut terdistorsi oleh ketimpangan gender.

Gender bukanlah takdir, namun konstruksi sosial yang dapat berubah. Perempuan dikarunia kemampuan untuk mengandung dan melahirkan anak adalah takdir, namun peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, bekerja disektor domestik adalah konstruksi sosial bukan takdir. Gerakan kemanusiaan ini harus terus menerus dilakukan. Kesadaran harus selalu dibangkitkan, tidak hanya kepada perempuan namun juga laki-laki. Gerakan ini bukan untuk mengalahkan satu sama lain tapi untuk mewujudkan tata sosial yang adil dan berlandaskan kemanusiaan.

Catatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2017  

Oleh : Sally Atyasasmi

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro

(Tulisan ini telah dipublikasikan di media online BlokBojonegoro.com, 15 Maret 2017)

 

By | 2017-12-26T02:49:12+00:00 November 18th, 2017|DPRD, Gagasan, Headline, Sosial|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

%d bloggers like this: